| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFLEKSI PEMERINTAHAN 1252 -1999 |
|
Sejarah pemerintahan di Ternate diawali pada tahun 1257 pada masa terbentuknya
kerajaan Moloku di bawah kekuasaan
BAAB Mansur Malamo.
Berdasarkan Zelf Bestuur Regeling 1938. Ternate merupakan bagian dari 4 (empat)
Swapraja di Daerah Maluku Utara disaping Tidore, Jailolo dan Bacan.
Pada masa
kesultanan Ternate, struktur Pemerintahan telah tergambar dengan jelas di mana
dalam kesultanan dibagi atas beberapa Distrik .Setiap Distrik dikepalai oleh
seorang Distrik Hoofd yang membawahi beberapa Ender Distrik Setiap Ender
Distrik dikepalai oleh seorang Ender Distri Hoofd.
Dalam
mekanisme penyelenggaraan pemerinta pada saat itu seorang Distrik Hoofd dan
Ender Distrik Hoofd diangkat dan diberhentikan oleh Sultan. Rakyat mengenal
sebutan-sebutan tersebut dengan
Sangadji yang membawahi kampung-kampung dengan
Mahimo sebagai
kepalanya.
F. S. A. de
CLERCQ dalam bukunya BIJDRAGEN TOT DE KENNIS DER
RESIDENTIE TERNATE terdapat 3 fase pemerintahan dengan dimasa
kerajaan Ternate yaitu :
|
| |
1257 1486 ,
berdirinya Kerajaan Kerajaan dengan beberapa Kepala Pemerintahan Kerajaan
tertentu di Ternate dan Tidore |
| |
1486 1817 ,
masuknya Agama Islam dan tampilnya Sultan pertama sampai berakhirnya
Pemerintah sementara Inggris |
| |
1817 1888 ,
peralihan kekuasaan Belanda |
| |
|
|
|
|
|
|
Fase Pemerintahan tahun
12571486 , berdirinya Kerajaan- Kerajaan dengan beberapa Kepala kepala
Pemerintahan di Ternate |
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Kaicil
MASHUR MALAMO 1257 1277 adalah pemimpin Kerajaan pertama dengan menggunakan titel Kolano.
bertempat
tinggal di Sampalu, Gamlamo Tua.
-
Kaicil JAMIN , 1272 1284
-
Kaicil KAMALU , 1284 1298
-
Kaicil BAKUKU , 1284
1304
Pada masa Pemerintahannya, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke
Foramadiahe
-
Kaicil NGARA
MALAMO , 1304 1317
-
Kaicil PATSARANGAH MALAMO
, 1317 1322
-
Kaicil SIDANG ARIF MALAMO,
1322 1331
Kempat Kerajaan Maluku menyetujui suatu Perserikatan berdasarkan
persekutuan
Moti (
Moti Verbond ).Pada masa ini banyak orang Jawa dan Arab berdiam di
Ternate.
-
Kaicil PAJIMALAMO, 13321332
-
Kaicil SAH ALAM
, 1332 1343
Ia memasukkan Pulau Makian di bawah kekuasaan Kerajaan Ternate
-
Kaicil TULU MALAMO ,1343
1347
Perjanjian Moti dibatalkan.
-
Kaicil KIE MABIJI
, 1347 1350
-
Kaicil NGOLO MACAHAYA
,1350 1357
-
Kaicil MAMOLO ,
1357 1372
-
Kaicil GAPI MALAMO
I , 1359 1372
-
Kaicil GAPI BAGUNA
I , 1372 1377
Putra tertuanya kawin dengan Putri Kerajaan Jailolo dan dengan demikian menjadi
ahli waris
Kerajaan ini.
-
Kaicili KAMALU 1377 1432
-
Kaicil SIN ( GAPI BAGUNA II )
1432 1465
-
Kaicil MARHOEM
1465 1486 Putranya adalah Sultan ZAINAL ABIDIN.
|
|
|
|
|
1486 1817 , masuknya Agama Islam dan tampilnya Sultan pertama
sampai berakhirnya Pemerintah sementara Inggris
|
|
|
|
ZAINAL ABIDIN, Sultan Ternate pertama. Ia pergi ke Jawa berguru dan
memperoleh ajaran Agama Islam dari Sunan Giri. Menurut beberapa sumber, ia
wafat ketika dalam perjalanan pulang, sedangkan sumber lain mengatakan bahwa ia
memerintah hingga akhir abad 15. |
|
|
|
KAICIL LELIATUR Sultan Ternate yang ke II. Ia mewajibkan seluruh kaula
Kerajaan berpakaian yang pantas dan harus menikah menurut hukum Islam.. |
|
|
|
KAICIL HAJOER atau HAIRUN, Sultan Ternate ke-3. Dalam daftar Raja Raja
Arab, Ia tercatat memerintah dari tahun 1538 1565. Penulis Portugis
menyebutkan Aciro. |
|
|
|
SULTAN HAIRUN, atas perintah Wali Negeri de Mesquita dibunuh dalam
Benteng oleh Portugis. BABULLAH DATU SAH, Sultan Ternate ke 4. Babullah
disebut sebagai Penguasa 72 Pulau, walaupun di Ternate sendiri sebutan ini
tidak dikenal.Dibawah kekuasaan Sultan ini, Kerajaan Kerajaan Ternate
membentang :
Di bagian Selatan
sampai Bima
Di bagian Barat
sampai Makassar
Di bagian Timur
sampai Banda
Di bagian Utara
sampai Mindanao.
|
|
|
|
SAIFUDDIN, Sultan Ternate ke 5. Dilahirkan sekitar tahun 1563 dan tinggal
dengan Ayahnya di Benteng Gamlamo. |
|
|
|
KORNELIS MATELIEF DE JONGE, tiba di Ternate dan membangun Benteng di
tempat bernama-Malajoe ( Fort Oranje ). Pada 26 Juni Ia mengadakan perjanjian
dengan Mudaffar bahwa untuk bantuannya melawan Spanyol, Ia memperoleh monopoli
perdagangan rempah rempah.Menurut catatan Valentijn ( I B hal. 224 ) bahwa
pada 1610, Mudaffar dinobatkan sebagai Sultan Ternate ke -6.Gerard Gerardzoon
Van Der Buis diangkat sebagai Ketua suatu Dewan yang terdiri dari 8 orang
untuk mendampinginya |
|
|
|
Sultan Mudaffar Wafat. Kaicil Hamzah, Sultan Ternate ke
7
|
|
|
|
MANDARSYAH,
Sultan Ternate ke-8
|
|
|
|
KAICIL SIBORI Amsterdam, Sultan Ternate ke-9.Menurut Van Der
Crab, Sultan ini memerintah hingga tahun 1691, tetapi menurut Valentijnhanya
sampai 1910. Pada tahun 1675, Ia mengurus seorang Duta ke Batavia, dan
dengan Duta ini Pemerintah Tertinggi Belanda mengadakan perjanjian tanggal 7
Januari 1676 dan pada 12 Oktober. |
|
|
|
KAICIL TOLOKO, Sultan Ternate ke-10.Menurut Van Der
Crab, titel Sultan ini adalah : Said Fathullah. Sultan ini berkuasa hingga
1714.
|
|
|
|
RAJALAUT, Sultan Ternate ke-11 Sultan ini berkuasa sampai tahun 1751 (1165 H
).
. |
|
|
|
KAICIL OUTHOORN INSAH, Sultan Ternate ke-12. Setahun kemudian (1 7 5 2 ) terjadi
penyatuan Makian dan Kesultanan Ternate ( Perjanjian 4 juni ) |
|
|
|
SAHMARDAN, Sultan Ternate ke-13.
. |
|
|
|
ZWAARDEKROON, Sultan Ternate ke-14 . |
|
|
|
KAICIL ARUNSAH, Sultan Ternate ke-15 . |
|
|
|
.,
Sultan Ternate ke 16 |
|
|
|
Sarka atau Sarkan, Sultan Ternate ke-17.
|
|
|
|
MOHAMMAD YASIN, Sultan Ternate ke-18.
|
|
|
|
MOHAMMAD ALI, Sultan Ternate ke-19.Perjanjian Belanda
dengan Sultan ini ditandatangani di Benteng Oranye, tanggal 16 Mei 1807.
Butir dan pasal 14 perjanjian berbunyi : Sultan dan Pembesar Pembesar
Kerajaan berjanji akan tetap setia, pada pelindung mereka, Kompeni Hindia Timur
Belanda ( Nederland Indische Companie ) dan setiap tahun akan mengirim 2
budak laki-laki, 2 budak perempuan, 10 ekor burung Kakatua dan 10 ekor
burung Nuri berkepala merah.Perjanjian ini pada akhirnya tidak di tepati
Ternate.Pemerintah Belanda memperoleh berita, bahwa pada 1806 di Negeri Belanda,
Republik Bataaf di Negara itu telah bertukar dengan Kekaisaran Perancis. |
|
|
|
|
| |
Fase 1945 sampai dengan 1958 , sesudah
Masa Penjajahan |
| |
Pada akhir
masa penjajahan Ternate tetap merupakan ibu kota Keresidenan yaitu Keresidenan
Maluku Utara dalam kurun waktu 1945 s/d 1959 yang berturut-turut dipimpin oleh :
Residen Iskandar Muhammad Djabir Sjah ( 1945 1950 ): Residen Zainal Abidin
Sjah.( 1950 1956 ) dan Residen D. M. Usman Sjah ( 1956 1959 )
Perkembangan
struktur pemerintahan yang terjadi di awall masa kemerdekaan ini, ikut merubah
struktur pemerintahan di daerah Maluku bagian utara . Perkembangan struktur
pemerintahan secara nasional turut mempengaruhi sistim pemerintahan di Ternate
ketika dikeluarkannya Undang-Undang nomor : 49, Tahun 1950 tentang pembentukan
negara Indonesia Timur (NIT) di mana saat itu Maluku dibagi menjadi 2 Daerah
yaitu Maluku Utara dan Maluku Selatan. Kemudian Undang-Undang No.5 1957 tentang
Pokok pemerintahan Daerah mulai diberlakukan Prinsip Otonomi riil dan atasan
dasar Undang-undang dimaksud dikeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1957 sebagai
dasar pembentukan Daerah otonom Maluku Utara yang kemudian di kokohkan dengan
undang-undang No. 60 Tahun 1958 dimana kota Ternate merupakan pusat pemerintahan
Daerah tingkat II Maluku Utara .
Lintasan
perjalanan sejarah dan pergeseran sistim serta fungsi pemerintahan di Daerah
pada saat itu bersama pula dengan kedudukan kota Ternate menjadi sebuah kota
otonom karena disamakan dengan kota Praja lainnya yang dipimpin oleh seorang
Walikota dan disamping Walikota terdapat sebuah dewan yang dinamakan Dewan Kota.
Status
Kotapraja Ternate, sejak proklamasi sampai dengan tahun 1958, masing-masing
dipimpin oleh beberapa orang Walikota yang antara lain : M.A.M SOLEMAN , Do
USMAN SYARIFUDDIN , HIN DIAO dan J.A. WESPLAT
|
| |
Fase Pemerintahan Kota Administratif
Ternate 1982 1999 |
| |
Pada masa
pemerintahan Kecamatan Kotapraja Ternate, dalam perkembangannya telah menunjukan
ciri-ciri perkotaan dan memenuhi ukuran baku untuk ditingkatkan status menjadi
Kota Administratif . Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga pada
tahun 1976 mengirimkan team departemen dalam Negeri untuk mengadakan serangkaian
survei ke kota Ternate dalam rangka pengumpulan data Rencana Kota seluruh
Indonesia.
Sebagai
kelanjutannya pada tanggal 24 Maret 1980, diadakan serangkaian penelitian oleh
pejabat Direktorat Pengembangan Perkotaan Departemen Dalam Negeri (Ir. Kesmet)
untuk melihat sampai sejauh mana kemungkinan kecamatan Kotapraja Ternate
ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Ternate.
Hasil
penelitian tersebut diatas dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 135/1953/PUOD tanggal 20 Mei 1980 tentang peningkatan status Kotapraja
Ternate menjadi Kota Administratif Ternate. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut oleh Bupati Kdh. Tingkat II Maluku Utara mengusulkan kepada Menteri
Dalam Negeri dalam bentuk Surat Keputusan No. KPTS 48/8-1/1980 tanggal 3 Juli
1980 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate, dan diperkuat dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara No.
1/KPTS/DPRD/MU/1980 tanggal 8 Juli 1980.
Dari
serangkaian proses tersebut di atas maka oleh pemerintahan RI mengeluarkan
Peraturan Pemerintahan No.45 tahun 1981 tanggal 3 Desember 1981 tentang
Pembentukan Kota Administratif Ternate (Lembaran Negara No.64 tahun 1981)
Akhirnya pada
tanggal 11 Maret 1982 kota Administratisf Ternate diresmikan statusnya menjadi
Kota Administratif Ternate oleh Mendagri (Bapak Amir Machmud) .
Kota
Administratif Ternate pernah dijabat oleh beberapa orang Walikota yaitu :
·
Tahun 1982 -1991 Walikota Drs. Thaib Armaiyn
·
Tahun 1991 -1995 Walikota Drs.M. Hasan
·
Tahun 1995 -1999 Walikota Drs. Syamsir Andili
|
| |
Fase Pemerintahan Daerah Otonom Kota
Ternate 27 April 1999 s/d sekarang |
| |
Kota
Administratif Ternate pada masa kepemimpinan Walikota
Drs. Syamsir Andili mengalami
perkembangan pesat di berbagai bidang .. maka tepatnya pada tanggal 7 Desember
1996 oleh Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili mengajukan Proposal berjudul
Peningkatan Status Kota Administratif
Ternate menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
yang disampaikan kepada Bupati Kdh. Tingkat II
Maluku Utara yang saat itu dijabat oleh Bapak Kol. Inf.Abdullah Assagaf
mendapat tanggapan positif dan dukungan dari berbagai pihak.Setelah melalui
serangkaian penelitian dan ekspose baik oleh Pemerintah Kota , Tim Peneliti
dari Propinsi Maluku, maupun dari Departemen Dalam Negeri akhirnya melahirkan
Undang Undang RI. Nomor 11 tahun 1999 tanggal 22 April 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999
di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri RI. Atas nama Presiden RI. Sekaligus
melantik Bapak Drs. Syamsir Andili sebagai Penjabat Walikotamadya Kdh. Tingkat
II Ternate. Konsekwensi ini telah menggiring Kota Ternate pada kemandirian
berpemerintahan yang terpisah dari Kabupaten induknya ( Ma-luku Utara ) , maka
pada tanggal 20 Mei 1999 telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara
Penyerahan Wilayah dari Bupati Kdh. Tingkat II Malu ku Utara Abdullah Assagaf
kepada Walikotamadya Kdh. Tingkat II Ternate Drs.Syamsir Andili disaksikan
Gubernur Maluku A.Latuconsiha bertempat di Halaman Upacara kantor Walikota
Ternate.
.
|