1.Visi   dan misi pembangunan kota Ternate

 2.Pola dasar dan progran pembangunan daerah

 3.Rencana strategis

 4.Catur program pembangunan kota

 5.Hasil rakorbang kota dan rakorbangnas tahun 2002

 6.Hasil  penjaringan aspirasi masyarakat

 7.Pokok-pokok pikiran DPRD kota Ternate/hasil kunjungan ke wilayah.

 8.Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan APBD tahun lalu

 9.Kondisi obyektif terkini

10.Keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan,  pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

 A. Arah dan kebijakan Umum secara makro

Peningkatan dan peningkatan Pelayanan Publik

Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penataan dan Peningkatan Infra Struktur

Penataan Kelembagaan

Bidang Kebijakan Keuangan Daerah

a. Penerimaan Daerah.

Prediksi Penerimaan Daerah dalam APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2003 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1s/d 5 % dari tahun lalu dengan perincian sebagai berikut :

- PAD diproyeksikan meningkat 15-25 % dari tahun lalu

- Dana Bagi Hasil Pajak diproyeksikan meningkat 10-50 % dari tahun lalu.

- Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam diperkirakan menurun 20-60 % dari target    tahun lalu.

- Dana Alokasi Umum diperkirakan sama dengan tahun lalu.

- Lain-lain Pendapatan Yang Sah diasumsikan meningkat 1-5 %.

- Prosentase Belanja Publik ditetapkan lebih besar dari belanja aparatur.

- Belanja tidak tersangka akan dinaikan kurang lebih 20 % dari tahun lalu.

- Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional

- Penataan dan Peningkatan fungsi pelayanan publik

- Tertatanya kelembagaan dan optimalisasi kinerja

- Penataan dan Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

- Penataan dan Peningkatan kualitas perencanaan daerah

- Optimalisasi fungsi pengawasan, tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan  

  barang serta terciptanya akuntabilitas kinerja.

- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penciptaan iklim kehidupan demokrasi dengan melibatkan peranan unsur Stake Holders, media massa dan pers.

- Ketersediaan infra struktur perikanan dan pertanian yang memadai.

- Penataan dan Peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan dan pertanian terutama pada kawasan pesisir.

- Penataan dan Peningkatan SDM petani, peternak dan nelayan.

- Intensifikasi usaha dan modernisasi alat penangkapan.

- Pembentukan wadah kerjasama / lembaga / koperasi

- Penataan dan Peningkatan produktifitas perikanan dan pertanian

- Terwujudnya bidang perikanan dan kelautan sebagai komuditi andalan bagi peningkatan pendapatan daerah.

- Ketersediaan sarana dan prasarana kelistrikan bagi masyarakat.

- Penataan dan Peningkatan Infra Struktur Perkotaan.

- Pengamanan pengelolaan dan pemanfaatan potenasi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

- Penataan dan peningkatan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.

- Peningkatan produksi dan teknologi industri melalui pemanfaatan tekhnologi tepat guna.

- Ketersediaan infra struktur perdagangan / pengembangan sentra perdagangan yang telah ada dan pembentukan sentra baru.

- Terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif

- Penataan dan peningkatan kelancaran distribusi BBM.

- Ketersediaan modal usaha bagi KUKM

- Penataan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam semua jenis usaha malalui akses permodalan koperasi.

- Penataan dan peningkatan kualitas tenaga kerja trampil

- Ketersediaan infra struktur pelatihan tenaga kerja

- Penciptaan lapangan kerja terdidik mandiri

- Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

- Ketersediaan infra struktur kesehatan yang memadai

- Penataan dan peningkatan ratio antara para medis dan pasien

- Penataan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat

- Penataan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terutama ibu dan anak.

- Penataan dan Peningkatan kualitas pendidikan formal

- Penataan dan Peningkatan ratio kebutuhan infra struktur terutama pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah siswa.

- Tercipta ratio guru dengan siswa yang memenuhi standar kelayakan.

- Penataan dan peningkatan kualitas guru yang berkualifikasi sesuai kebutuhan.

- Penataan dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana pendidikan agama.

- Pengembangan kurikulum dan lembaga pendidikan yang berorientasi pada akhlak mulia dan budi pekerti.

- Pengembangan program pendidikan dan wajib belajat bagi anak putus sekolah.

- Peningkatan peranan lembaga pendidikan non formal yang berorientasi pada kejuruan.

- Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

- Penataan dan peningkatan infra struktur keagamaan

- Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta terwujudnya solidaritas sosial antar masyarakat

- Penataan dan peningkatan pelayanan kehidupan beragama

- Penataan dan peningkatan pembinaan kepada lembaga-lembaga keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama.

- Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

- Ketersediaan dokumen penataan ruang

- Penataan dan peningkatan penataan ruang kota

- Ketersediaan infra struktur kota yang memadai

- Pengembangan penataan kawasan didaerah terbangun

- Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan tata bangunan.

- Penataan dan peningkatan perencanaan pemukiman dan prasarana wilayah dilokasi terbangun yang belum tertata.

- Ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman serta sarana air bersih.

- Penataan dan peningkatan infra struktur transportasi

- Ketersediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, dermaga dan bandara yang memadai

- Penataan dan peningkatan mobilitas perhubungan dalam rangka menunjang produksi, komsumsi dan distribusi barang dan jasa.

- Penataan dan peningakatn kualitas lingkungan perkotaan

- Peningakatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

- Ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan

- Ketersediaan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan

- Ketersediaan lembaga tekhnis pengawasan di bidang lingkungan

- Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang kependudukan melalui konsep pelayanan prima.

- Tertibnya administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk.

- Penataan dan peningkatan pengelolaan potensi pariwisata yang meliputi Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Bahari.

- Ketersediaan obyek wisata yang terawat

- Penataan dan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pariwisata melalui perluasan dan pembukaan jaringan kerja sama dengan kota tujuan wisata.

- Penataan dan peningkatan pedapatan daerah dari sektor pariwisata

- Penataan dan peningkatan promosi wisata

- Penataan dan peningkatan dan kelanjutan penataan kawasan pantai.

- Tertatanya kawasan pantai sebagai kawasan sentra ekonomi baru.

- Ketersediaan lahan perkotaan dan infra struktur ekonomi yang memadai.

- Ketersediaan infra struktur dan sarana keagamaan, yang representatif.

- Ketersediaan infra struktur rekreasi dan pariwisata.